rafsanjani

Taukah anda semua kenapa Minggu dijadikan sebagai hari libur di Indonesia?

Bahkan di dunia internasional pun hari minggu dijadikan hari libur,,

Namun ada beberapa negara yang menjadikan hari liburnya yaitu Jum'at, termasuk Arab Saudi dll.

Mangapa dan kenapa libur mesti hari minggu?

Sebenarnya bukan hanya Minggu yang dijadikan hari libur. Bangsa Arab menjadikan Jum’at sebagai hari libur, karena mereka menganggap Jum’at adalah hari untuk ibadah. Alasan sama pula yang digunakan bangsa Yahudi dalam menganggap Sabtu sebagai hari libur. Namun, Minggu memang menjadi hari libur yang sifatnya lebih universal, karena diterapkan di hampir seluruh dunia.

Tradisi libur pada hari Minggu dimulai sejak zaman Romawi Kuno. Pada waktu itu, bangsa Romawi Kuno beribadah pada hari Minggu, karenanya mereka pun menjadikan hari tersebut sebagai hari libur. Seiring dengan itu, orang-orang Romawi Kuno juga selalu menandai hari-hari libur atau hari-hari penting dengan warna merah.

Pada masa kejayaannya, bangsa Romawi menguasai banyak negara di Eropa, dan kekuasaannya meliputi Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Karena itu pula, tradisi libur pada hari Minggu pun kemudian diterapkan pada negara-negara jajahan Romawi, termasuk Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, tradisi libur di hari Minggu pun diperkenalkan di Indonesia. Hal yang sama terjadi ketika negara-negara lain dijajah Inggris, Jerman, atau lainnya.

Hingga hari ini, libur di hari Minggu masih diterapkan di Indonesia, juga di negara-negara lain, dengan alasan sebagai waktu istirahat setelah orang bekerja selama enam hari. Pemerintah Indonesia juga menetapkan hari Minggu sebagai hari libur nasional, dan kalender Indonesia pun mewarnai hari libur dan hari-hari penting dengan warna merah—persis seperti bangsa Romawi Kuno

 

Hukum perikatan adalah hukum dalam lingkungan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Artinya, suatu hal menurut perjanjian wajib dipenuhi oleh pihak yang merupakan bagian dari pihak lain. Menurut beberapa tokoh hukum perikatan antara lain:

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi,meninggalnya seorang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan,letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yangmengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPdt terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

a.       Asas Kebebasan Berkontrak

            Asas kebebasan berkontrak, terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b.      Asas konsensualisme

            Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

a.       Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.

b.      Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

c.       Mengenai Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

d.      Suatu sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Wanprestasi adalah prestasi yang tidak terpenuhi. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

a.       Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b.      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

c.       Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

`     Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

a.       Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi).

b.      Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian.

c.       Peralihan Risiko