rafsanjani

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri Wetbook van Koophandel telah mengalami perubahan, namun di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial (terhadap substansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama,atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilah bisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, Memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha. Secara umum pembantu pengusaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang sehingga semua keuntungan yang didapatkan akan menjadi haknya secara penuh dan jika terdapat kerugian maka yang bersangkutan harus menanggung resiko tersebut secara sendiri.

Firma adalah Bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nana bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung-jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lainnya.

Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan.

Perseroan terbatas (PT/NV atau Naamloze Vennotschap) adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak sereta kewajiban para pendiri maupun pemilik.

Menurut UU no. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang Undang.

source :

http://statushukum.com/hukum-dagang.html

http://ehukum.com/index.php/hukum-bisnis/16-pengusaha-dan-pembantu-pengusaha

http://amrulhakimug.blogspot.com/2010/10/bentuk-bentuk-badan-usaha.html

http://rindyriantika.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kewajiban-pengusaha.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan

Jika anda memiliki celana jeans dengan model klasik, umumnya anda akan menemukan sebuah kantong kecil di depan saku depan sebelah kanan. Tahukah anda fungsi kantung tersebut?

Ada yang mengira bahwa kantung tersebut dimaksukan untuk menjadi wadah uang logam ,kunci, karcis parkir, dan benda-benda kecil lain. Padahal sesungguhnya kantung tersebut masih berhubungan dengan asal-muasal ketika celana tersebut diciptakan di abad ke-19.

California, Amerika Serikat, sekitar tahun 1850-an tengah dilanda “demam emas”. Tidak sedikit imigran dari Eropa dan Afrika yang mengadu nasib mencari emas. Salah atunya Levi Strauss, imigran asal Jerman yang saat itu masih berusia 24 tahun. Awalnya Strauss membuat celana berbahan kanvas untuk tenda, baru belakangan memakai bahan dari Genoa yang dinamai bleu de Genes (kemudian dikenal sebagai blue jeans). Celana itu begitu kuat karena karena selain faktor bahannya, juga karena memakai semacam paku yang saat ini masih ada di celana jeans model klasik. 

Strauss dan Jacob Davis, rekannya, juga melengkapi celana buatannya dengan sebuah kantung kecil untuk menaruh butiran-butiran emas. Bisa jadi karena bentuknya unik, kantung kecil ini tetap dipertahankan sampai sata ini, meski “demam emas” sudah lewat dan celana jeans semakin diminati.

source:

http://laman-info.blogspot.com/2012/03/mengapa-ada-kantung-kecil-di-celana.html

http://indonesiaindonesia.com/f/121537-sejarah-kantong-celana-jeans/

Taukah anda semua kenapa Minggu dijadikan sebagai hari libur di Indonesia?

Bahkan di dunia internasional pun hari minggu dijadikan hari libur,,

Namun ada beberapa negara yang menjadikan hari liburnya yaitu Jum'at, termasuk Arab Saudi dll.

Mangapa dan kenapa libur mesti hari minggu?

Sebenarnya bukan hanya Minggu yang dijadikan hari libur. Bangsa Arab menjadikan Jum’at sebagai hari libur, karena mereka menganggap Jum’at adalah hari untuk ibadah. Alasan sama pula yang digunakan bangsa Yahudi dalam menganggap Sabtu sebagai hari libur. Namun, Minggu memang menjadi hari libur yang sifatnya lebih universal, karena diterapkan di hampir seluruh dunia.

Tradisi libur pada hari Minggu dimulai sejak zaman Romawi Kuno. Pada waktu itu, bangsa Romawi Kuno beribadah pada hari Minggu, karenanya mereka pun menjadikan hari tersebut sebagai hari libur. Seiring dengan itu, orang-orang Romawi Kuno juga selalu menandai hari-hari libur atau hari-hari penting dengan warna merah.

Pada masa kejayaannya, bangsa Romawi menguasai banyak negara di Eropa, dan kekuasaannya meliputi Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Karena itu pula, tradisi libur pada hari Minggu pun kemudian diterapkan pada negara-negara jajahan Romawi, termasuk Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, tradisi libur di hari Minggu pun diperkenalkan di Indonesia. Hal yang sama terjadi ketika negara-negara lain dijajah Inggris, Jerman, atau lainnya.

Hingga hari ini, libur di hari Minggu masih diterapkan di Indonesia, juga di negara-negara lain, dengan alasan sebagai waktu istirahat setelah orang bekerja selama enam hari. Pemerintah Indonesia juga menetapkan hari Minggu sebagai hari libur nasional, dan kalender Indonesia pun mewarnai hari libur dan hari-hari penting dengan warna merah—persis seperti bangsa Romawi Kuno

 

Hukum perikatan adalah hukum dalam lingkungan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Artinya, suatu hal menurut perjanjian wajib dipenuhi oleh pihak yang merupakan bagian dari pihak lain. Menurut beberapa tokoh hukum perikatan antara lain:

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi,meninggalnya seorang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan,letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yangmengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPdt terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

a.       Asas Kebebasan Berkontrak

            Asas kebebasan berkontrak, terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b.      Asas konsensualisme

            Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

a.       Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.

b.      Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

c.       Mengenai Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

d.      Suatu sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Wanprestasi adalah prestasi yang tidak terpenuhi. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

a.       Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b.      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

c.       Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

`     Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

a.       Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi).

b.      Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian.

c.       Peralihan Risiko